Seberapa efektif 'gerakan anti-capres pelanggar HAM' gaet pemilih muda？

Hak atas fotoAntaraImage caption Isu HAM penting bagi pemegang hak suara, meski dianggap tergeser persoalan ekonomi.

Perkumpulan keluarga korban penculikan aktivis tahun 1997 dan 1998 menyerukan apa yang disebut sebagai gerakan anti-Prabowo, sosok yang mereka tuding terlibat dalam kasus era reformasi itu.

Namun kubu Prabowo menilai deklarasi itu salah kaprah karena tak ada satupun nama yang secara resmi disebut harus bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Di sisi lain, meski hak asasi manusia merupakan salah satu pertimbangan pemegang suara, pemahaman masyarakat, terutama anak muda, terhadap konsep ini masih parsial.

• Apakah isu hak asasi manusia relevan dalam Pilpres 2019？

• Prabowo: Bayangan isu pelanggaran HAM dan mengapa kembali ikut pilpre

• Dukungan purnawirawan TNI ke kubu Jokowi dan Prabowo: Apakah efektif untuk mendulang suara？

Deklarasi “anti-capres pelanggar HAM” diklaim penting sebagai sumber informasi pemilih muda yang belum lahir atau tak mengikuti persis rentetan kasus era reformasi.

Menurut Mugiyanto, pegiat di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), terpilihnya capres berekam jejak negatif akan menutup pintu penyelesaian kasus HAM masa lalu.

“Ini adalah inisiatif untuk mengajak anak muda melawan lupa. Kami tidak ingin mereka salah pilih,” ujarnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (13/03).

“Memilih presiden adalah memilih orang yang menentukan masa depan bangsa, jadi kita harus tahu persis siapa yang kita pilih,” kata Mugiyanto yang juga diculik aparat saat reformasi.

Deklarasi “anti-capres pelanggar HAM” digelar di Jakarta. Acara ini dihadiri hampir seluruh perwakilan keluarga belasan aktivis pro-demokrasi yang diculik tahun 1997 dan 1998.

Adapun, data KPU menyebut jumlah pemilih milenial dalam pilpres 2019 mencapai nyaris 90 juta orang. Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memperkirakan angka pemilih milenial mencapai 40%.

Jumlah total pemilih untuk pemilu tahun ini sekitar 192 juta orang.

Hak atas fotoBBC NEWS INDONESIAImage caption IKOHI menganggap capres yang bebas catatan buruk HAM lebih berpeluang menyelesaikan kasus masa lalu.

Meski menolak Prabowo, mereka mengklaim tidak akan begitu saja menyerahkan suara kepada Joko Widodo.

“Kami pun selalu marah setiap kali bertemu Jokowi. Tapi kalau Prabowo yang jadi presiden, pintu penuntasan kasus akan tertutup,” ujar Payan Siahaan, ayah Ucok Munandar, korban penculikan yang belum ditemukan hingga saat ini.

“Kami marah karena Jokowi sudah satu periode dan tidak memberi solusi. Tapi karena hanya ada dua kandidat, maka kami gantungkan harapan ke Jokowi,” kata Payan.

'Salah kaprah'

Bagaimanapun, pernyataan anti-Prabowo ini dianggap salah kaprah, baik dari segi perjalanan kasus maupun upaya penyelesaiannya.

Siane Indriani, mantan anggota Komnas HAM yang kini mendukung Prabowo, menyebut tak ada satu orang pun yang pernah dijadikan terduga pelaku atau tersangka kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Adapun Jokowi, kata Siane, sebenarnya turut menanggung beban karena tak menuntaskan satupun kasus HAM.

Ini masih dugaan dan dugaan itu sendiri juga sumir karena hasil penyelidikan Komnas HAM atas tujuh pelanggaran HAM masa lalu, tidak ada satupun nama tersangka."

“Jadi dugaan itu siapa yang menduga,” kata Siane saat dihubungi via telepon.

Hak atas fotoGetty ImagesImage caption Prabowo tiga kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pada 2009, 2014 dan 2019.

Siane mengaku heran karena kasus penculikan aktivis baru dituduhkan kepada Prabowo sejak Pilpres 2014.

Menurutnya, persoalan ini tidak muncul saat Prabowo berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2009.

“Kenapa pada saat itu tidak muncul gugatan semacam ini？ Kenapa hanya 2014 dan sekarang？,” tuturnya.

Efek elektoral

Dalam survei yang digelar Perhimpunan Pendidikan Demokrasi dan platform hakasasi.id akhir tahun 2018, komitmen capres terhadap HAM adalah salah satu pertimbangan pemilih saat mencoblos.

Jajak pendapat itu dilakukan di 34 provinsi, melibatkan 2040 responden yang sekitar 30% di antaranya merupakan milenial.

Meski begitu, kata Daywin Prayogo, peneliti di hakasasi.id, pemahaman masyarakat terhadap isu HAM sebenarnya masih parsial.

Menurut Daywin, pelanggaran HAM lebih sering dikaitkan dengan peristiwa masa lalu dan mengesampingkan kejadian yang terjadi di era kekinian.

Bukan cuma isu 1998 dan kasus 1965, ada banyak isu HAM lain yang penting untuk disadari."

“Pelanggaran HAM tidak tutup buku pada 1998, kekerasan aparat dan penggusuran paksa juga terjadi setelah era itu,” kata Daywin.

Hak atas fotoAFPImage caption Sekitar 90 juta pemilih pada Pilpres 2019 merupakan generasi milenial.

Dalam survei lainnya yang digelar Indikator Politik Indonesia, hanya 30% dari 1.220 responden yang meyakini Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktivis.

Sementara menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, isu HAM tidak menjadi faktor kunci dalam Pilpres 2019. Ia menilai HAM tergeser isu ekonomi.

Charta Politika menilai Jokowi dan Prabowo kini sama-sama tersandera isu HAM, baik karena tudingan keterlibatan maupun kegagalan menyelesaikan kasus melalui meja hijau.